Peningkatan penerimaan negara bukan pajak melalui model kebijakan perikanan tangkap berbasis penangkapan ikan terukur

Abstract

Kekuatan sektor kelautan dapat menjadi sumber dana untuk melaksanakan belanja negara dalam APBN, adalah pendapatan dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Tahun 2023, pemerintah memperkirakan PNBP dari sektor perikanan tangkap akan berkisar sekitar Rp2 triliun, di bawah target sebesar Rp3,5 triliun. Hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 potensi hasil ikan lestari (maximum sustainability yield/MSY) di WPP-NRI. Potensi ini meningkat dari 7,3 juta ton pada tahun 2013 menjadi 9,93 juta ton pada 2015, dan naik lagi menjadi 12,54 juta ton pada 2016. Ada beberapa masalah yang dihadapi oleh banyak SKPT tersebut, mulai dari manajemen internal yang terbatas dengan staf yang terbatas hingga kekurangan dukungan operasional. Hingga tahun 2020 pendapatan negara masih rendah dan PNBP dan tidak mencapai target. Solusi yang penulis tawarkan adalah; 1) Reformasi Birokrasi Jajaran Perikanan Tangkap serta Perbaikan Tata Laksana Pelayanan yang Modern; 2) Menggalakkan Operasi Pangkalan Pendaratan Ikan yang Efektif dengan ‘One Command, One Vision’; 3) DJPT harus ‘bersih-bersih’ PPI hingga PPS; 4) Mendorong ‘Kemitraan Usaha Berbasis PPI’; 5) Penguatan kapasitas pemangku kepentingan di Pangkalan Pendaratan Ikan dengan membentuk Kelompok Kerja atau Task Force Koordinasi lintas aktor; 6) Digitaliasi PIT; 7) Optimasi Pencapaian PNBP.